Tugas Landasan Kependidikan

SOAL :

Ahmadiyah mempercayai bahwa nabi terakhir bukan nabi Muhammad sedangkan NU dan Muhammmadiyah mempercayai nabi terakhir adalah nabi Muhammad. Akibatnya terjadi kontradiksi dalam keyakinan yang menimbulkan konflik. Analisis dalam konteks sosial !

JAWABAN :

Konflik antar umat agama Islam di Indonesia terkait permasalahan ahmadiyah sudah sering terjadi. Penolakan dan berakhir dengan tindak kekerasan yang memakan banyak korban, pengrusakan tempat ibadah dan penyerangan menunjukkan konflik yang terjadi membutuhkan penanganan serius. Berikut ini akan diuraikan beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut :

1.       Epistimologi Agama

                Secara epistimologi agama bisa dilakuakan dengan dialog. Menurut sudut pandang umum umat Islam, ajaran Ahmadiyah (Qadian) dianggap melenceng karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi (Isa al Masih dan Imam Mahdi). Hal ini bertentangan dengan pandangan umum Islam yang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, walaupun juga mempercayai kedatangan Isa al Masih dan Imam Mahdi setelah masa Beliau (Isa al Masih dan Imam Mahdi akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW). Perbedaan Ahmadiyah dengan Islam secara umum adalah bahwa Ahmadiyah menganggap bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi telah datang ke dunia seperti yang telah dinubuwwatkan Nabi Muhammad SAW, sedangkan umat Islam pada umumnya mempercayai bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi belum turun ke dunia. Di luar hal tersebut permasalahan lain hanya sebatas perbedaan penafsiran ayat-ayat al Quran saja. Ahmadiyah sering dikaitkan dengan kitab Tazkirah. Tazkirah ini sebenarnya bukan kitab suci warga Ahmadiyah, melainkan buku berisi kumpulan pengalaman rohani pendiri Jemaat Ahmadiyah, layaknya jurnal. Buku ini tidak dimiliki setiap warga Ahmadiyah pegangan dan pedoman hidup hanyalah Al Quran-ul-Karim saja. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah Qadian dan Rabwah. Hal ini tidak benar, kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah sama dengan kota suci umat Islam lainnya, yakni Mekkah dan Madinah. Ahmadiyah Lahore mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah mujaddid dan tidak disetarakan dengan posisi nabi, sesuai keterangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) untuk Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

            Di luar uraian tersebut di atas, masih banyak kontroversi dan hitam putih persepsi yang tidak bisa disamakan antara Jemaat Ahmadiyah dan umat muslim fundamentalis. Tahap pertama perlu tetap mengedepankan dialog tokoh kelompok muslim fundamentalis dan ahmadiyah untuk mendapatkan titik temu tentang perbedaan ajaran agama islam. Meskipun langkah ini sudah sering dilakukan dan dalam kenyataannya memang sulit mendapatkan kesepakatan karena masing-masing telah memegang prinsip. Namun tidak ada salahnya upaya menyelesaikan konflik melalui dialog terus dicoba sebagai langkah persuasive.

2.     Epistimologi Politik

            Secara epistimologi politik konflik ahamdiyah bisa diselesaikan dengan menggunakan managemen konflik. Ketegasan dari pemerintah dan jangan sampai terjadi pembiaran serta main hakim sendiri. Dalam kenyataannya memang politik lebih mengarah kepada kebenaran mayoritas, kekuasaan dan absolut. Keputusan yang dikeluarkan mengarah kepada kepentingan negara yaitu menghindari konflik walaupun sering gagal karena ada politik kepentingan kelompok tertentu. Secara epistimologi politik kita bisa mengkaji keberadaan ahmadiyah di Indonesia yaitu sebagai berikut :

a.      Terjadilah Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Di dalam meraih kemerdekaan itu tidak sedikit para Ahmadi Indonesia yang ikut berjuang dan meraih kemerdekaan. Misalnya (alm) R. Muhyiddin. Beliau dibunuh oleh tentara Belanda pada tahun 1946 karena beliau merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Juga ada beberapa Ahmadi yang bertugas sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan mengorbankan diri mereka untuk negara. Sementara para Ahmadi yang lain berperan di bidang masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia, seperti (alm) Mln. Abdul Wahid dan (alm) Mln. Ahmad Nuruddin berjuang sebagai penyiar radio, menyampaikan pesan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Sementara itu, muballigh yang lain (alm) Mln. Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada beliau untuk dedikasi beliau kepada negara.

b.     Pada tahun lima puluhan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapatkan legalitas menjadi satu Organisasi keormasan di Indonesia. Yakni dengan dikeluarkannya Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman RI No. JA. 5/23/13 tertanggal 13-3-1953. Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik ujung-ujungnya membawa kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga memakan banyak korban. Satu lambang era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain melainkan seorang khadim Ahmadiyah. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru pada masa itu. Oleh karena itu iapun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera.

c.      Di Era 70-an, melalui Rabithah Alam al Islami semakin menjadi-jadi di awal 1970-an, para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Maka ketika Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, hingga MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Sebagai akibatnya, Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa yang dipimpin oleh ulama. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik.

d.     Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan semenjak tahun 1980 tentang "sesatnya Jema’at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam"

e.      Periode 90-an menjadi periode pesat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia bersamaan dengan diluncurkannya Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Ketika Pengungsi Timor Timur yang membanjiri wilayah Indonesia setelah jajak pendapat dan menyatakan bahwa Timor Timur ingin lepas dari Indonesia, hal ini memberikan kesempatan kepada Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia untuk mengirimkan tim Khidmat Khalq untuk berkhidmat secara terbuka. Ketika Tahun 2000, tibalah Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu beliau sempat bertemu dan mendapat sambuatan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais.

f.      Lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005 bahwa "Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan".

g.     Dalam pembukaan dialog antarumat beragama di Semarang pada 8 November 2013, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah yakni pemberangusan atau deklarasi yang menyatakan Ahmadiyah merupakan agama baru. Ia juga menyatakan bahwa Menteri Agama tidak berwenang melarang praktik agama Ahmadiyah di Indonesia. Ia berkata: "Di Malaysia, agama itu jelas-jelas diharamkan. Sedangkan di Pakistan, Ahmadiyah dianggap agama minoritas non-Islam", "Menurut saya, memang harusnya dilarang saja, lebih efektif. Tapi bukan Menteri Agama yang melarang karena tidak punya hak. Dari sisi organisasinya itu hak Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan, dari segi pelarang ajaran itu kewenangan Jaksa Agung. Sedangkan dari sisi badan hukum merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM".

            Dari uraian  di atas dapat dilihat bahwa terjadi pasang surut dalam penerimaan ahmadiyah di Indonesia karena setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Adapun yang bisa dilakukan dalam kajian epistimologi secara politik adalah . Pertama, strategi pemolisian internal dan masyarakat (internal and community policing). Dalam konteks ini, pemerintah mendorong para pihak memiliki mekanisme hukuman kepada siapa saja yang melakukan tindak kekerasan. Hal ini berlaku untuk semua aliran dan sekte pada masing-masing agama. Dalam konteks Islam, misalnya, MUI baru punya fatwa haram atau sesat bagi aliran teologi tertentu. Sementara tindak kekerasan yang dilakukan umat Islam belum mendapat perhatian yang serius. Sejauh ini, sikap MUI hanya terbatas pada pernyataan tidak membenarkan aksi-aksi kekerasan. Dibanding pernyataan “tidak membenarkan” fatwa MUI mengharamkan aksi kekerasan dapat mengedalikan umatnya. Kedua, pemerintah memperlakukan setiap warga negara setara di hadapan hukum. Dengan begitu, siapa saja yang melakukan tindak kekerasan, apa pun keyakinannya, akan dikenakan hukuman yang sama. Sebagaimana apresiasi yang sama diberikan kepada siapa saja yang berhasil mengedalikan jamaahnya menghindari aksi kekerasan dalam menyelesaikan konflik, apa pun keyakinannya. Memperlakukan setiap warga negara sama dihadapan hukum, pada akhirnya, mendorong pihak penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menindak tegas pelaku tindak kekerasan. Sikap tegas penegak hukum tidak akan bertentangan dengan isu hak asasi manusia sebab basis penegakkan hukumnya jelas, kekerasan fisik. Sikap pemerintah menghukum pelaku kekerasan, sejatinya, sama dengan mengakkan hak asasi itu sendiri. Masyarakat Indonesia punya kapasitas menyelesaikan konflik dengan cara damai. Tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya dengan efektif dan bijaksana.